KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

A. KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA

Kebijakan (policy) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai

Menurut RICHADSON & FLUKER (2004 : 184) dan DOWLING  dan FENNEL (2003:5)  mendefenisikan kebijakan sebagai berikut :

“ policy is a course of action adopted and pursued by a government, expressed as a broad statement of general intent which guides the actions of public servants and others in carrying out the government’s wishes” (RICHADSON and FLUKER, 2004 : 184).

“Policies are the plan of action adopted or pursued by governments or businesses and so on whereas strategy represent the steps to achieve them’’ (DOWLING and FENNEL, 2003:5)

Istilah kebijakan (policy) berkaitan erat dengan perencanaan (planning). Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi kebijakan, perencanaan merupakan prediksi dan oleh memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan.

B.  SEJARAH PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PARIWISATA DUNIA

            Sejarah perkembangan  kebijakan pariwisata dunia dimulai seiring perkembangan industry pariwisata itu sendiri. Pada era 1980 terjadi perubahan paradigm dari pariwisata (mass tourism) ke pariwisata alternative (alternative tourism) yang mana industry telah memasuki era globalisasi.

Menurut Fayos –Sola (1996), perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami 3 tahapan generasi berbeda yaitu sebagai berikut :

1.      Paradigma kebijakan pariwisata missal

Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar- besarnya, pencapaian pandapatan pariwisata yang sebesar – besarnya, dan penciptaan lapangan kerja disektor pariwisata.

2.      Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan social

Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak social, ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah mulai disadari sementara focus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai diredefenisi. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan social, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.

3.      Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistic)

Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industry pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pembangunan pariwisata memerluhkan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh pemerintah pada semua level terlibat dalam mempersiapkan infrastruktur, penggunaan tanah atau tata ruang, dan sebagainya. Untuk tercapainya sbuah perencanaan yang sistematis diperluhkan sebuah proses perencanaan strategis (the strategic planning proses). Menurut Richardson (2004 : 241) perencanaan strategic merupakan :

The managerial process of matching an organisation’s resourse and abilities with its business oppurtunities over long term. It consist of defining the organisation’s  mission and determining an overall goal, acquiring relevant knowledge and analyzing it, then setting objectives and the strategic to achieve them

Umumnya perencanaan strategic dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Menentukkan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki.

2. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi seperti penguasahaan pasar dan pengenalan produk baru.

3. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi diambil sangat tergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan.

4. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT)

5. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang yang diperluhkan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan

6. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan  yang telah ditentukan

7. Mendistribusikan sumber daya ke masing – masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.

8. Mengimplementasikan rencana

9. Mengontrol dan memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperluhkan.

v  PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA

Menurut UN- WTO peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal berikut :

1.  Membangun kerangka (framework) operasional dimana sector public dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata.

2.  Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan control yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.

3.  Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasi.

4.  Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja disektor pariwisata.

5.  Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencana kongkret.

     Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperluhkan pemahaman yang baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan pariwisata mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya social ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin, disisi lain pebisnis lebih focus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah.

     Note : regulasi ialah suatu usaha dari instansi (misalnya pemerintah) yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu yang ada dalam wilayahnya.

Dalam mengambil sebuah kebijakan dan strategi maka akan melibatkan beberapa kelompok yang berkepentingan dalam mengambil keputusan tersebut, kelompok – kelompok tersebut dikenal dengan sebutan STAKEHOLDER (pemangku kepentingan).

Istilah ‘Stakeholders’ atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi atau industry.

Ada beberapa defenisi megenai stakeholder atau pemangku kepentingan

      Menurut Brown et al. 2001

Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu.

      Dialogue by Design 2008

Stakeholder is a person who has something to gain or lose through the outcomes of a planning process, programme or project

      Menurut Witold Henisz guru besar pada Sekolah Bisnis Wharton

Pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumberdaya.

      Dalam Bussiness Dictionary

pemangku kepentingan didefinisikan kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan, dan kebijakan.

b. Tipologi Pemangku Kepentingan

Secara umum pemangku kepentingan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Pemangku kepentingan primer atau ‘key stakeholder’ adalah mereka yang pada akhirnya terpengaruh, baik secara positif atau negatif oleh tindakan organisasi.

2. Pemangku kepentingan sekunder: adalah ‘perantara’, yaitu, orang atau organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh tindakan organisasi

Hal yang sama diungkapkan oleh Clarkson yang membagi pemangku kepentingan menjadi dua antara lain :

1. Pemangku kepentingan primer adalah ‘pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan.

2. Pemangku kepentingan sekunder diartikan sebagai ‘pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat langsung  dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.

     Gambar 1. Kategori pemangku kepentingan

Dalam industry pariwisata stakeholder sebagai individu atau kelompok yang terpengaruh langsung dalam industry pariwisata dan memiliki kepentingan dalam mewujudkan tujuan dari industry pariwisata. Industry pariwisata memiliki berbagai kelompok pemangku kepentingan yang saling berkaitan erat. Pemangku kepentingan tersebut dikategorikan menjadi 3 antara lain :

a.       Pemangku kepentingan internal yaitu individu atau kelompok yang berada dalam struktur organisasi industry pariwisata

b.      Pemangku kepentingan eksternal yaitu individu atau kelompok yang berada diluar struktur organisasi industry pariwisata

c.       Pemangku kepentingan penghubung yaitu individu atau kelompok yang berperan sebagai penghubung antara pemangu kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal

Peran dari stakeholder